Program Gratis bidang Kesehatan dan pendidikan belum dirasakan maksimal oleh masyarakat ;

Siapa yang bilang gratis itu tidak bayar 

Rumah Sakit Masih Tarik Uang Jaminan Pasien 

Lembaga Pendidikan Masih Tarik Uang Komite, dll dari Wali Murid

Fenomena Program Gratisan terlalu hiperbolisme dan terkesan dipolitisir mencari simpati rakyat dan ini terjadi dilampung barat, sebuah kenyataan ini sebagai satu hal yang harus diperbaiki dan diluruskan, sehingga program ini dapat dibenarkan serta dirasakan jelas manfaatnya oleh masyarakat serta bukan sekedar makna klise yang tidak menyulap makna jelas .

Kehidupan masyarakat bangsa sudah menjadi tanggung jawab negara atas apapun hal kehidupan manusia menuju kelayakan hidup di indonesia, sebuah kenyataan terungkap politik terlalu dalam tidak menguntungkan rakyat, namun rakyat terlalu sulit untuk mengerti apa sebenarnya gratis itu dan dari mana dana atau sumber dana itu diambil, jelas itu uang rakyat bukan uang pribadi para pemimpin bangsa ini, sehingga tidak bisa dibenarkan kalaupun bupati selaku kepala daerah terlalu maju mengumbar permasalahan geratis, karena jelas semua memang hak rakyat yang hakiki di setiap insan hidup dinegara yang kita cintai bersama .

Kami berpendapat boleh gratis dikemukakan, tetapi tidak harus mengganggu program lain yang lebih penting bagi rakyat, dan gratispun dilakukan harus tetap memperhatikan ketepatan sektor dan ketepatan penempatan kegiatan mana yang harus dibuat gratis, karena disetiap lembaga pendidikan ditingkat menengah atas , masih dilakukan pungutan Dana Kesejahteraan Komite dan didalam proposalnya sudah kebablasan , semisal tenaga didik PNS pun yang telah jelas digaji negarapun harus menambah daftar nama penerima insentif dan dana lembur dari dana sumbangan orang tua atau wali murid .

Program Gratis sebaiknya belum bisa dikedepankan dan penyampaian secara berlebihan harus dihentikan, sehingga kesan yang terlahir hanya ketepatan penyelenggaraan birokrasi yang benar dan bermartabat .

Terimakasih kepada Presiden SBY yang telah mencanangkan dana pendidikan sebesar 30 % dari APBN dan semoga pengawasan selektif tetap dilakukan hingga daerah terpencil sekalipun diindonesia . sehingga program pemerintah pusat jangan menjadi bahan politik bagi para penguasa didaerah .