Rakyat dan Efisiensi Anggaran Negara

Kondisi rakyat bangsa indonesia sesungguhnya hanya butuh pekerjaan yang layak sebagai satu satunya cara guna meneruskan kehidupan, setidaknya pengaruh dari keberadaan situasi yang tidak mendukung diluar negeri sebagai sasaran rakyat indonesia bekerja dan mencari kehidupan . Pemerintah harus secara tegas memberikan solusi masalah ini demi kelangsungan kehidupan rakyat bangsa ini sehingga bisa diartikan pemerintah harus mampu membangun ruang ruang sebagai tempat bekerja dan memiliki penghasilan bagi rakyat .

Kedepan APBN harus dianggarkan lebih besar kearah membangun sektor penyediaan lapangan pekerjaan, mengingat biaya belanja rutin atau belanja wajib negara guna membayar gaji pegawai, maka seharusnya pemerintah sudah melakukan penyetopan penerimaan pegawai negeri sipil dinegara ini, dan pemerintah harus segera melakukan revitalisasi atas aparatur pemerintah, tentu secara bijak pemerintah harus mulai melakukan pensiun dini kepada aparatur yang sudah tergolong tidak produktif lagi dalam melaksanakan pekerjaan, serta pemerintah baik pusat maupun daerah harus mampu merampingkan tenaga kerja ( PNS) disemua sektor guna efisiensi keuangan baik pusat maupun daerah .

Menyangkut biaya politik dalam setiap pelaksanaan Pilkada yang dianggarkan melalui KPU dimasing masing daerah juga harus menjadi perhatian semua elemen bangsa dalam hal ini semua rakyat harus mengawasi berapa besar anggaran guna Pilkada dimaksud . Karena sesungguhnya biaya seperti ini termasuk pemborosan uang negara yang tujuanya tidak mampu maksimal terarah sesuai kepentingan, sehingga poksi penerapan atas alokasi penggunaan perlu mendapatkan audit yang spcifik dan khusus, karena anggaran seperti ini sangat rawan sekali penyimpangan . dan kami melihat semua anggaran banyak terjadi mark-up dan diindikasikan biaya biaya ini sangat rawan sekali lenyap tanpa bekas .

Diharapkan para pemimpin dinegara harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran serta senantiasa efisiensi terhadap anggaran disemua lini pemerintahan, baik pusat maupun daerah sehingga semua permasalahan inipun harus tetap dalam pengawasan yang betul betul transparansi oleh pihak yang berwenang seperti BPK dan BPKN, secara tidak langsung pemerintah akan mampu menunjukan sikap normal dalam menggunakan anggaran keuangan negara .