Harapan Masyarakat Pesisir Barat - Krui Lampung

 

Rabu, 30 Maret 2022 

Ditulis Oleh : Dwi Yuli Karyanto Sutoyo 

Selaku Sekjen Presidium Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat 

 

Patut kita syukuri secara mendalam bahwa Krui sudah menjadi kabupaten sebagai daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentu didahului dengan pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR-RI sebagaimana yang kita saksikan digedung DPR-RI bagi masyarakat krui yang hadir ketika itu . 

 

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kabupaten pesisir barat yang mendapatkan tanggapan atau respon positif, dimana dimulai dari keyakinan saudara kita Marzuki Ali yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR-RI dan beberapa perwakilan masyarakat krui tepat hadir dalau sebuah pertemuan atau audensi langsung dengan Marzuki Ali, saya pribadi dan rekan - rekan begitu antusias setelah dilakukan komunikasi terhadap Ketua DPR-RI saat itu . 

 

Cukup banyak rintangan yang dihadapi ketika itu dan tentu rintangan tersebut datangnya dari dalam, seringga pengorganisiran kelompok - kelompok pejuang membutuhkan sebuah penanganan yang serius guna meminimalisir problem yang akan membuat kembali ditundanya pemekaran khususnya krui yang akan kita mekarkan menjadi Kabupaten Pesisir Barat . 

 

Kentalnya kepentingan politis juga yang sangat butuh pertimbangan baik, dan perkiraan - perkiraan menjadi bahan pertimbangan dalam menjadi stabilitas perjuangan, tentu kabupaten induk tidaklah mudah untuk melepas wilayah Krui yang merupakan cakupan wilayah kecamatan bagi lampung barat tentunya . 

 

Perlu banyak penyeimbangan serta menjaga toleransi kepentingan politik, baik selera pejabat publik, komponen pejuang pemekaran yang lain yang sudah dinana bobokan dengan dana hibah kabupaten induk serta menjaga hati dari segenap tokoh krui yang berpengaruh dijakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu . 

 

Tentu saat ini Krui yang memiliki nama besar, dan saat ini sudah menjadi Kabupaten yang diberinama Pesisir Barat sudah menjadi kenyataan, tidak banyak harapan - harapan masyarakat secara pribadi . Akan tetapi setidaknya harapan yang utama pemerintahan bisa berjalan dengan baik, melakukan peningkatan Sumberdaya Manusia sebagai pelaku utama pemerintahan dan seterusny tentu melakukan pembangunan - pembangunan diseluruh sektor dengan asas keadilan, terukur, transparansi dan akuntable . 

 

Sebagai masyarakat pada dasarnya sangat bangga dengan daerah yang kini sudah menjadi kabupaten, pada masyarakat pesisir barat memang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan memiliki hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin sejak kehidupan masa lalu dari para leluhur . Akan tetapi semua sikap dan keinginan untuk melihat daerah pesisir barat maju sesuai tahapan sangatlah menjadi harapan utama . 

 

Masyarakat sangat butuh pembenahan SDM ( Sumberdaya Manusia), lalu berkeinginan pembangunan yang dilakukan penuh dengan pertimbangan pemerataan dan bukan hanya melihat sisi politis atau bisa dikatakan mengutamakan lumbung - lumbung suara atau daerah kecamatan yang menjadi basis kemenangan saat Pilkada . 

Pemerataan pembangunan sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat tentunya harus dilihat dari keseluruhan cakupan wilayah kecamatan yang ada, sehingga tidak ada kesenjangan wilayah kota kabupaten akan tertinggal atau ditinggalkan dari konsef pembangunan karena disebabkan dukungan politis saat Pilkada sangat lemah, tentu hal ini tidak mencerminkan bagaimana pengelolaan birokrasi yang baik. Tentunya semua harus disamakan karena jelas wilayah kota akan mencerminkan bagaimana sesungguhnya Kabupaten Pesisir Barat . 

 

Masyarakat menginginkan gerak pembangunan mengutamakan kepentingan umum, semisal pembangunan jalan tentu harus yang menjadi perhatian adalah mempertimbangkan adanya persebaran penduduk dan pemukiman tentunya . Sebab anggaran yang dikucurkan harus mendekati harapan dinikmati oleh masyarakat, dan tentu membuat jalan yang mengarah kepada tidak adanya penduduk akan lebih terlihat munculnya kepentingan pribadi dalam penggunaan anggaran daerah, tentu hal ini kurang terpuji sehingga perlu perbaikan kebijakan dalam memutuskan sesuatu akan hal perencanaan pembangunan . 

 

Masyarakat saat ini betul - betul sudah cerdas dalam melihat dan mensikapi atas yang dilihat dan apa yang dirasakan, sebab harapan - harapan tersebut jelas dan real bahwa masyarakat berharap kepentingan umum bagi mereka sehingga rasa memiliki daerah akan lebih kuat dan tentu dukungan masyarakat akan lebih tinggi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengedepankan " Kepentingan Umum" diatas segalanya . 

 

Penulis berharap melalui tulisan ini akan mampu mengembalikan ingatan kita betapa sulitnya perjuangan menjadikan pesisir barat sebagai sebuah kabupaten, dan penulis berupaya menyampaikan harapan besar masyarakat secara umum, lalu penulis sangat berkeinginan pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai amanah Undang - undang negara serta peraturan lainya, sehingga langkah demi langkah kemajuan daerah kita akan terlihat secara maksimal dan nyata serta bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat . Selanjutnya perlu penguatan bahwa daerah ini adalah milik bersama bukan sekelompok atau golongan tertentu saja . 

Mudahan - mudahan tulisan ini bisa lebih memicu semangat seluruh elemen masyarakat, pihak pemerintah guna menjadikan daerah kita pesisir barat lebih maju dari daerah lain, sebab jelas daerah ini merupakan daerah yang kaya raya atas potensi alamnya dan " SE-IWAK - SE- INCANGAN - SE-UYUNAN - REK BEBARONG " 

(Cont Penulis, 0822 8090 5050)