Dwi Karyanto Putra Sutoyo: Program Agar Rakyat Tidak Lapar

Maret, 25/2014

Dwi Karyanto Sutoyo 

Banyak sekali konsef dan modul yang dibuat oleh orang-orang cerdas dan berpendidikan tinggi dinegara Kesatuan Republik Indonesia, terkadang kita terkesima membacanya termasuk saya mungkin juga keluarga saya, akan tetapi para pakar lupa bahwa semua yang dilakukan analsis dengan disiplin ilmu yang mampu membuat teori yang bombastis dan memakan anggaran sangat besar . Mencetak buku yang berisikan akan hal sistem kebangsaan dan pemerintahan sangat banyak dan baiayanya sangat mahal, tapi sayang semua yang telah disusun sulit diterapkan oleh para stackholder pemerintahan dari presiden sampai dijajaran pemerintahan desa ( Yang terendah) dan kalau didaerah otonomi kepala desa termasuk perangkat daerah . 

Para pakar pemerintahan digaji tinggi dengan fasilitas lengkap dan dana kesejahteraan yang sangat besar, maklum mereka senantiasa dituntut untuk menciftakan teori serta menyatukan sekian ilmu terapan ( Trapi) pemerintahan, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan . Tapi satu hal yang lupa mereka tdak membuat teori yang permanen agar rakyat selalu dalam keadaan kenyang dan atau tidak lapar, rakyat indonesia sudah semakin masuk pada kategori rakyat miskin ( Hampir sebagian besar) . Cara - cara sederhana sudah mulai ditinggalkandan mengikuti cara yang lebih modern dalam pengupasan masalah bangsa tercinta, semua sudah ditiadakan bagaimana pemimpin bangsa untuk turun kesawah dan mengedepankan keutamaan pangan dan makan untuk rakyat . 

Bangsa yang besar dan kaya tapi rakyatnya miskin dan secara tidak langsung dibuat miskin, ini semua disebabkan keterpurukan mental para pemimpin bangsa dan daerah , sebagai contoh begitu luasnya lahan subur diindonesia yang belum tergarap, lebih dari bisa pemerintah melakukan percetakan sawah secara besar - besaran dan memulai sedini mungkin dengan menggunakan tekhnologi pertanian guna lebih meningkatkan produksi pertanian( Bahan Pangan) guna mengarah pada ketahanan pangan . Pemerintah daerah otonomi juga menunjukan sikap pro akan hal ini ( Program Pro Rakyat ) karena semua hanya sebatas slogan saja, padahal dana untuk membangun sawah dengan perhatian pada ekstensfikasi pertanian ( Perluasan lahan ) sehingga negara ii tidak hanya mengandalkan ekspor bahan pangan saja . 

Bagi pemimpin daerah dalam pembuatan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) tidak usah terlalu muluk, bagaimana membangun konsef agar rakyat bisa cukup makan dan bisa berbaju yang layak, hentikan membangun hal - hal yang hanya ingin mendapat pujian atau penguatan issu saja, utamakan mengedepankan perhatian terhadap rakyat agar pemenuhan kebutuhan bisa terbeli . Kasihan masyarakat daerah yang semakin tidak stabil mempertahankan hidup sehari - hari , itu yang terpenting dan  bisa dibayangkan  apabila semua daerah kabupaten melakukan perluasan lahan sawah ( Pertanian ) tentu akan mampu menghasilkan bahan pangan yang memadai paling tidak untuk menutupi kebutuhan daerah masing - masing tidak harus membeli dari luar . Disini dibutuhkan kesadaran para pemimpin daerah untuk membuka pemikiran agar melaksanakan program yang masuk akal atas anggaran APBD yang ada .  Karena banyak daerah yang justru membeli beras dari luar daerah, karena keterbatasan lahan pertanian ( Sawah) . Semoga para pemimpin bisa menyederhanakan konsef dan pemikiran secara baik, arif dan bijaksana . 

Inplementasi pemikiran baik berupa inspirasi dan karya harus diseimbangkan dengan apa yang dilihat serta dibutuhkan masyarakat daerah, tidak usah terlalu muluk berpikr maslah hal lain yang kurang bermanfaat atau sebagai contoh setiap tahun daerah selalu menganggarkan pembelian kenderaan dinas atau kenderaan pemadam kebakaran yang semuanya tidak begitu mendesak bagi daerah dan rakyat . 

Kesmpulan Tulisan : Pemerintah kedepankan Perencanaan pembangunan yang dibutuhkan rakyat secara real, tidak mengedepankan aspek politik semata ( Pencitraan) dan agar beras murah, maka semua daerah harus mampu menghasilkan beras guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat . Gunakan anggan daerah ( APBD) secara efektif dan efisien untuk mengurus rakyat .