Senin, 15 Desember 2014

Kelak BUMD Pesisir Barat Sebagai Tolak Ukur Kesejahteraan Masyarakat

DWI YULI KARYANTO

BUMD SEBAGAI UKURAN PERTAMA KEMAJUAN DAERAH:
Program nyata daerah oleh Kepala Daerah jelas akan berkaitan dengan bagaimana "Bisnis Daerah " bukan Bisnis Anggaran Daerah atau Bisnis Jabatan Aparatur Daerah, tentu hal ini tidak semua bisa mengadopsi secara riel, tegas dan jelas, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konsef dan keyakinan masing - masing individu dan terlebih niat untuk apa menjadi pemimpin didaerah, namun setiap manusia akan memiliki niat baik bila sudah berpikir akan menjadi pemimpin didaerah , jika tidak maka rakyat akan menjadi duri dalam kursi kepemimpinan yang didudukinya . 

Program pengembangan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) Saya akan senantiasa berpikir lurus serta positif serta tidak kekiri dan atau kekanan, terlebih akan mundur kebelakang karena sangat jelas pemikiran kedepan dengan tidak mengedepankan sektor Bisnis daerah sesuai potensi daerah, maka akan sulit bagi daerah untuk bisa maju secara signifikan dan tidak akan bisa secara cepat mendongkrak garis keterbelakangan dan kemiskinan yang ada dilingkungan masyarakat . 

Banyak hal tentunya yang akan dikembangkan melalui BUMD dan tentunya semua hal harus dilakukan dengan tidak setengah - setengah serta harus melalui sosialisasi merata terhadap masyarakat, sehingga program ini akan diterima secara nyata dan mendapatkan dukungan masyarakat, sebab antara program pemerintah dan masyarakat harus memiliki keutuhan serta keinginan bersama . Secara nyata dan harus kita akui bahwa potensi alam yang cukup banyak dan memiliki nilai bila tidak disentuh dengan baik, maka tidak akan bermanfaat bagi kehidupan, begitupun apabila salah dalam menyentuhnya seperti halnya hanya untuk kepentingan sekelompok saja, maka akan menjadi sebuah dilematis bagi kehidupan masyarakat . 

Tentu program dimaksud harus banyak melibatkan pihak ketiga dan tentu pihak ketiga tersebut harus memiliki modal jelas serta bertanggung jawab sebagaimana pemerintah atau pemimpin daerah bertanggung jawab jelas terhadap kemajuan daerah dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat daerah . 

Semua Sub sektor dinas akan memiliki kaitan jelas dengan BUMD sehingga, dari hasil usaha yang dimiliki semua SKPD di daerah pesisir barat akan turut menikmati hasil usaha dimaksud, sehingga sekecil apapun dampak akan diminimalisir karena hal dimaksud akan mempengaruhi kemajuan daerah . Tentu dengan adanya BUMD yang baik serta memiliki program kerja yang jelas, akan mampu melahirkan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir barat .Lebih dari itu keberadaan BUMD akan membuat kabupaten pesisir barat jaya di " Manca Negara " .

Beberapa keuntungan masyarakat yang secara singkatr saya uraikan,  kelak dengan adanya kemajuan sisi bisnis daerah akan mampu melakukan berbagai Subsidi silang yang jelas memiliki hubungan erat dengan meringankan beban hidup masyarakat dan tentu dapat dipertanggung jawabkan secara hukum . SALAM KEBERSAMAAN 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar