Bupati Pesisir Barat Terpilih Harus Berani Mengambil Trobosan Terhadap Aparatur Birokrasi

 ( Dwi Yuli Karyanto ~ Kepala Bapilu PDIP Kabupaten Pesisir Barat )
 SEDIKIT BERPIKIR BERMANFAAT BAGI SEMUA RAKYAT

Beberapa trobosan yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan kondisi pesisir barat yang saat ini masih dalam posisi tidur siang, maka bupati terpilih harus mampu secara serius melakukan repormasi terhadap aparatur birokrasi terutama jajaran kepala dinas yang ada, dimana jajaran ini selaku manager yang diharapkan bisa profesional dalam melakukan tugas serta fungsi mereka dengan harapan kemampuan dasar diutamakan dalam kepemimpinan selaku kepala dinas yang memiliki tanggung jawab besar .

Disisi lain kepala dinas harus jeli serta mampu mensikapi semua hal baik hukum, sosial, ketahanan dan keamanan serta politis menuju sinergi nya tupoksi serta hubungan antar lembaga baik dalam lingkup pemerintahan maupun non pemerintahan dalam wilayah hukum kabupaten pesisir barat . Hal ini tentu dapat didesigne oleh bupati terpilih dengan mudah dan tentu harus melepaskan nilai dan harga sebuah jabatan sehingga mampu memimpin pesisir barat dengan leluasa tanpa tekanan dan bisa menegakan disiplin yang baik disemua tingkatan birokrasi . 

Kondisi Birokrasi harus menjadi sasaran utama ketika awal bupati terpilih memijakan kaki selaku pemimpin daerah depinitif pertama yang seyokjanya diharapkan masyarakat bisa membangun semua kondisi yang tertidur menjadi terbangun dengan sikap yang sinergi dan penuh kreativitas dan keunggulan . 

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyangkut disiplin PNS, bersama Inspektorat, maka bupati pesisir barat akan lantang membangun disiplin aparatur birokrasi secara baik , sebab kondisi saat ini sangat lemah akan hal disiplin PNS yang ada dikabupaten pesisir barat, dan semua ini disebabkan keberadaan pemimpin yang tidak diakui kredibilitas dan kewibawaanya . 

Penerapan aturan tidak terlepas dari kebijakan pemimpin daerah ( Bupati ) dimana tersetruktur bahwa selaku pemimpin harus terlebih menjadi suri tauladan bagi bawahan, masyarakat serta semua yang terlibat dalam pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung . Saat ini masih banyak ditemukan aparatur yang tidak jelas keberadaanya pada hari dan atau jam kerja semua ini harus menjadi perhatian utama bupati kedepan . 

Perlu disusun satu aturan hukum berupa "Perda " menyangkut siapapun baik pejabat maupun aparatur birokrasi, baik PNS maupun tenaga kontrak harus dan mengharuskan keluarganya berada serta berdomisili dikabupaten pesisir barat dengan tanpa alasan, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja serta ketenangan dalam bekerja, sehingga bupati harus mampu melakukan langkah serta gerakan yang dianggap baik demi percepatan kemajuan kabupaten pesisir barat . 

Bupati kedepan harus berani mengembalikan kemampuan serta keahlian aparatur, dimana standar disiplin ilmu harus menjadi tolak ukur utama dalam hal seseorang dapat memangku sebuah jabatan dalam strukturan birokrasi pemerintahan dipesisir barat. Sebab saat ini semua sudah bisa dikatakan tidak tertata secara baik, seperti halnya seorang tenaga didik harus dikembalikan kepada habitatnya selaku tenaga didik, sebab semua jelas akan berpengaruh dengan sistem kerja dan kemampuan berpikir dan bekerja seseorang . 

Semoga Apa Yang Penulis Utarakan Dapat Bermanfaat // Salam Kebersamaan .